Bupati Samosir dan DPRD Sahkan Ranperda Pajak dan retribusi Daerah Jadi Perda

SAMOSIR-Ditandai dengan penandatanganan bersama antara Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom dan Ketua DPRD Sorta E. Siahaan, Pemerintah Kabupaten Samosir dan DPRD menyetujui ranperda pajak dan retribusi Daerah menjadi Perda, Rabu (08/11/2023)

Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Nasib Simbolon dan Pantas M. Sinaga turut dihadiri Forkopimda Kabupaten Samosir, SAB, Asisten II, Hotraja Sitanggang dan pimpinan OPD Kabupaten Samosir

Baca juga: Bukti Kawal Nawacita, Relawan Jokowi Cirebon Raya Gelar Sambung Rasa

Dari 5 Fraksi DPRD Kabupaten Samosir yang menyampaikan pendapat Akhir Fraksi yaitu Fraksi PDIP, Nurani Demokrat Indonesia Raya, Fraksi Golkar, Nasdem , PKB menerima Ranperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan menjadi Perda.

Bupati Samosir menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD serta seluruh stakeholder yang  telah bekerja keras membahas Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah sehingga bisa dirampungkan  dan ditetapkan sebagai Perda.

Baca juga: Ilham Bintang: Pers Jangan Duduk Manis di Tengah Kegaduhan Politik

Vandiko menyebutkan, Perda yang telah disetujui akan menjadi produk hukum dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah mulai tahun 2024 yang dapat mendukung pelayanan publik lebih maksimal, kebijakan fiskal daerah yang lebih luas dan kemudahan berinvestasi di Kabupaten Samosir.

"Banyak saran, pendapat, usulan yang kritis dan konstruktif yang diberikan dewan yang terhormat, semuanya adalah wujud rasa cinta dan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan serta kecintaan kita kepada masyarakat. Semoga Kabupaten yang kita cintai ini semakin baik, maju dalam mengejar impian menuju perubahan yang lebih baik" kata Vandiko.

Baca juga: Fraksi Gerindra: Kolaborasi Ternak Sapi-Sawit Dinilai Mampu Bangkitkan Swasembada Daging di Provinsi Sumut

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Samosir, Nasib Simbolon mengatakan Perda yang disepakati merupakan penguatan sistim pemungutan Pajak dan Retribusi, dari 11 jenis berubah menjadi 9 jenis. Dengan ditetapkannya perda tersebut, Nasib berharap pemungutan pajak dapat lebih maksimal dan tepat sasaran. "Semoga Ranperda yang telah disetujui dapat mengayomi masyarakat, Pemerintah daerah agar segera melakukan evaluasi ditingkat Propinsi maupun pusat untuk percepatan pengesahan Perda" ucap Nasib.